Published: 2019-03-02

Artikel

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Arles Arles

236-243

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS UNTUK TERCIPTANYA KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Djoko Ananto

244-259

LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Endi Aizal, Iyah Faniyah

260-273

KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN TENTANG KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN Studi Kasus Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution Antara Pemerintahan Daerah Pasaman B

Maityus Fajri, Ferdi Ferdi

274-288

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI

Fianusman Laia, Darmini Roza

289-300

PROBLEMATIKA KEWENANGAN JAKSA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Studi Kasus Putusan Perkara Nomor .225/PID.B/ 2014 PN Pdg

Jefrinaldi Jefrinaldi, Wirna Rosmely

301-311

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN

Firdaus Firdaus, Adhi Wibowo

312-323

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pera Candra, Philips A. Kana

324-337

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)

Robert Cenedy

338-352

PDF

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN KERINCI PERIODE 2015-2016

Asrizal S

353-363

DAMPAK BEKERJA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG

Dwikornida Dwikornida, Boiziardi AS

364-383