PERTIMBANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG)
Downloads
Land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. The function of land as a social asset is a means of binding social unity among the community and the function of land as a capital asset because land has grown as a very important economic object. recorded in the land book. However, the certificate can be canceled at any time and the cancellation of the certificate of land rights will have a further impact on the process of guaranteeing the inherent Mortgage.
The formulation of the problem in this research is, First, what is the consideration of the Judge of the State Administrative Court in canceling the certificate of ownership rights over land that is encumbered with mortgage rights? Second, What are the legal consequences of Certificate Cancellation based on a State Administrative Court Decision which has permanent legal force?
The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this research is a normative juridical approach. It is called this because this research is a library research or document study which is carried out aimed only at written regulations or other legal materials.
Based on the results of the research, it shows that (1) Consideration of State Administrative Court Judges in Cancellation of Certificate of Ownership of Land Burdened with Mortgage Rights (Case Analysis of Decision No. 43 / G / 2019 / PTUN.PDG) is to consider all evidence submitted by the parties to make a decision by describing the evidence relevant to the case and the judge's consideration is also based on the prevailing laws and regulations. (2) The legal consequence of the cancellation of a certificate based on the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force is to cancel a decision, so that the result of the issuance of the cancellation decision is seen from the verdict of the court that has obtained permanent legal force (inkracht). If the Court Decision declares a certificate of ownership rights over land cancellation, then this will cause the land that has been issued a certificate of ownership rights on it to return to its original status, namely State land.
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, 2002
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2004
Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Alumni, Bandung, 1995
Gunardi, Markus Gunawan, Kitab Undang Undang Hukum Kenotariatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Maria S.W. Sumarjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 1982
Effendy Hasibuan, “Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotik Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta, Laporan Penelitian, Universitas Indonesia Pascasarjana (S3) Bidang Studi Ilmu Hukum, 1997
9 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,Jakarta: Balai Pustaka, 1991
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
