Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang
DOI:
https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390Keywords:
Perkawinan, Perceraian, Nafkah AnakAbstract
Tulisan ini menelaah mengenai Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Kota Padang. Bagaimana pelaksaanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan percerian di Pengadilan Agama Padang? Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang? Dalam penelitian ini menunjukkan bahw Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikkut: (a) Faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.
Downloads
References
Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta. Kencana.
Bambang Sugeng AS. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta. Kencana.
Djamil Latif. 1981. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Lili rasjidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Bandung. PT. Remaja Resdokarya.
M. Yahya Harahap. 1989. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta. Sinar Grafika.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1990. KUHPerdata. Jakarta. Pradnya.
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 , balai pustaka, Jakarta.
Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. tahun 2021
Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg tahun 2021.
Heppy hyma puspitasari dan firman. 2021. Perlindungan hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian. Jurnal Pendidikan Tambusai No. 2- 3606-3613.
Jamaluddin. 2012. Teori Maslahat dalam Perkawinan Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, Vol 46, No. II, Juli-Desember.https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/. Diakses 2 Februari 2023.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Solihandracem Solihandracem, Muhammad Hasbi, Yasniwati Yasniwati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
