KEPASTIAN HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Solok)
Downloads
Land is a very important need because all human activities take place on the ground. Provisions on land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights there are Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Hak Guna Bangunan to Hak Milik. Building use rights have a limited period of time and need to be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the rights holders. The increase in HGB to become property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The formulation of the problem in this study is, First, how is the implementation of increasing the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? Second, what are the obstacles that occur in the implementation of increasing land status from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach Based on the results of the study, it was shown that (1) the implementation of the improvement of land status from building use rights to ownership rights at the Solok City Land Office was carried out based on sample certificates, namely increasing building use rights to property rights on house building land, in addition, in the process of increasing land rights from the use of the building becomes property rights by fulfilling the conditions specified in the laws and regulations and other regulations. (2) Obstacles that occur in the implementation of improving the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office due to the increase in rights caused by the lack of public knowledge regarding the increase in rights, such as in terms of costs, conditions, uses or benefits. of the increase in rights. In addition, an increase in the right to use a building that is encumbered with a mortgage can be carried out, but with the approval of the creditor and accompanied by the submission of a certificate of mortgage held by the creditor to the debtor.
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Mizan, Jakarta, 1995.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, edisi revisi, Sinar grafika, Jakarta,1996.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan,Jakarta, 2007 Cst Kansil, Christine, S.T
Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995.
Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
G Kartasapoetra, Kamus Sosiologi dan Kependudukan, Bumi aksara, Solo, 1992
Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2016
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undangâ€undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokâ€pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Peraturan Pemerintah Nombor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
