Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris
Downloads
Dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemateraian Kemudian pada saat akan dijadikan alat bukti di Pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis dokumen dapat berubah menjadi jenis dokumen alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda dengan maksud saat dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang merupakan objek Bea Materai yang telah dibayar Bea Materainya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, saat digunakan sebagai Dokumen alat bukti di Pengadilan, tidak wajib dilakukan Pemateraian Kemudian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Tata cara pengajuan SKB PPh Waris terdapat salah satu persyaratan didalam penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-8/PJ/2023 tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris yang didalamnya terdapat pengenaan bea materai lebih dari 1 (satu) didalam suatu dokumen. pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipermudah karena didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran terhadap PPh Waris.
Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2020
Bayu Krisnapati, Direktorat jenderal pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia, Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019.
Dermina Dalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdatan, Vol. 3, No. 1, 2017.
Dictionary Cambridge, Obligatory diakses melalui https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obligatory, Pada Tanggal 7 November 2024, Jam 7.16 WIB.
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
H. Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya, Revka Petra Media, 2016.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2016.
Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pustaka Setia, 2011.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, jakarta, Sinar Grafika, 2013
Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni, 1994.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
Shanti Wulandari dan Alicia Choiri Alfiana, Kemaknagandaan Pembebanan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan Yang Diperoleh Ahli Waris, PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 29, No. 1, 2024.
Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
Taufik Hidayat Lubis, Sistem Perjanjian di indonesia, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2, No. 3, 2022.
Tina Miniawati, et.al., Perancangan Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak atas Harta Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 2, 2018.
Widodo Ekatjahjana, Pengujian Perundang-Undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sutra, 2008
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.
Copyright (c) 2025 Helmi Dewangga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
