Search

Advanced filters
1 - 10 of 32 items 1 2 3 4 > >> 

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

DOI : 10.31933/ujsj.v7i3.401
Nining Nining (1), Fadillah Sabri (2), Siska Elvandari (3)
(1) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, Indonesia ,
(2) Universitas Andalas, Padang, Indonesia, Indonesia ,
(3) Universitas Andalas, Padang, Indonesia, Indonesia
976-994
Abstract : 3006
PDF : 1533

DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

DOI : 10.31933/ujsj.v7i2.379
Muksalmina Muksalmina (1), Muksalmina Muksalmina (2), Tasyukur Tasyukur (3), Nabhani Yustisi (4)
(1) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia, Indonesia ,
(2) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia, Indonesia ,
(3) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia, Indonesia ,
(4) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia, Indonesia
764-773
Abstract : 2830
PDF : 1364

Keabsahan Dan Kewenangan PT. Pelindo Persero Regional 3 Surabaya Terkait Konsesi Dalam Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan Bagi Warga Masyarakat Sekitar

DOI : 10.31933/8b2wtf60
Moch. Syafiudin (1), Sri Winarsih (2)
(1) Universitas Airlangga, Indonesia ,
(2) Universitas Airlangga, Indonesia
328-337
Abstract : 1057
PDF : 336

Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan

DOI : 10.31933/qx7qqh24
Annisa Diva Murbarani (1), Beatrix Benni (2)
(1) Universitas Ekasakti, Indonesia ,
(2) Universitas Ekasakti, Indonesia
689-697
Abstract : 959
PDF : 191

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

DOI : 10.31933/ujsj.v8i1.483
Darmayenti (1), Khairani (2)
(1) Universitas Andalas, Padang, Indonesia ,
(2) Universitas Andalas, Padang, Indonesia
133-148
Abstract : 3318
PDF : 1122

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali

DOI : 10.31933/ujsj.v7i3.428
Delfina Gusman (1)
(1) Universitas Andalas, Padang, Indonesia , Indonesia
1125-1134
Abstract : 3928
PDF : 1249

Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024

DOI : 10.31933/cq4wbt25
Nuur Azizah Nst (1), A. Zarkasi (2), Iswandi (3)
(1) Universitas Jambi, Indonesia ,
(2) Universitas Jambi, Indonesia ,
(3) Universitas Jambi, Indonesia
487-495
Abstract : 2452
PDF : 460

Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas

DOI : 10.31933/ngaec160
Helsi Yasin (1)
(1) Universitas Andalas, Indonesia
1-12
Abstract : 525
PDF : 199

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)

DOI : 10.31933/3nq2fy96
Yuspar (1)
(1) Universitas Ekasakti, Indonesia
846-852
Abstract : 1409
PDF : 74

Kewenangan Kepala Desa Sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka

DOI : 10.31933/ujsj.v7i4.386
Toni (1), Sintong Arion Hutapea (2), A. Cery Kurnia (3)
(1) Universitas Bangka Belitung, Indonesia ,
(2) Universitas Bangka Belitung, Indonesia ,
(3) Universitas Bangka Belitung, Indonesia
1159-1166
Abstract : 1276
PDF : 304
1 - 10 of 32 items 1 2 3 4 > >>