Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)
Downloads
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (ordinary crime), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak Pidana korupsi sendiri kebanyakan di lakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), Menteri, Gubernur, Bupati, dan pejabat pemerintah lainnya. Dengan adanya kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan terikat dan kewenagan bebas (diskreksi). Parameter untuk mengetahui apakah Tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu mengunakan peraturanperundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah Propinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk kewenangan terkait, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-asas umum yang baik seperti Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN), Asas Penyelengaraan Pemerintahan Desa (APPD). Untuk menganalisis sifat melawan hukum serta parameter untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interprestasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat Bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum secara formil dan material.
Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi negara, Ghalia Indonesia, Jakarata.
Campbel Black, Henry, 1990, Black Law Dictionary, West Publishing.
Ibrahim, Jhony, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang
Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
Latif, Abdul, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta
Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta
Marpaung, Laden, 2005, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Migas, BPH, 2005, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
Negara Indoensia, Ictiar Baru, Jakarta. Jurnal Ilmiah Tololiu,Yudi Gabriel; Suatra Putrawan, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Penjualan Ditinjau Dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Kertha Wicara.
Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara. Nomor 136 Tahun 2001). Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Utrecht dan Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi
Copyright (c) 2025 Yuspar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
