Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Perkawinan merupakan salah satu hal menjadi penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2023, data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan dispensasi kawin juga meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2022 dari 28,57% hingga 36,36%. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun yang sama perceraian di Indonesia terus meningkat dari angka 447.743 kasus menjadi 516.344 kasus. Tentunya tidak ada satu pun pasangan suami istri yang menginginkan perceraian dengan alasan bahwa terganggunya stabilitas keuangan yang telah mereka bentuk sejak awal melakukan perkawinan. Di Indonesia beberapa tahun ke belakang ini sering kali ditemukan kasus-kasus perselisihan harta benda yang terjadi dengan status Perkawinan Campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia untuk menyikapi hal tersebut, Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesepakatan antara suami dan istri yang tidak berkehendak adanya percampuran harta mereka masing-masing menjadi harta bersama. Adapun dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris harus memperhatikan kewenangannya dalam pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum untuk para pihak yang membuatnya.